tirto.id - Pemerintah terus mendorong transformasi industri otomotif ke kendaraan listrik (EV). Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengklaim langkah tersebut untuk mendukung pengurangan emisi dan ketergantungan terhadap impor BBM.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin menuturkan, saat ini pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan terkait Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Dia menuturkan itu dilakukan agar konsumen semakin dimudahkan untuk beralih ke EV. Salah satunya melalui pengenaan pajak yang lebih rendah untuk EV.
Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan bantuan subsidi, hingga pembebasan aturan ganjil-genap bagi pengguna EV.
“Kita akan berusaha memastikan sektor otomotif dapat bersiap diri, dan mampu melakukan proses adaptasi yang dibutuhkan," katanya dikutip dari Antara.
Lebih lanjut, dia mengklaim pemerintah akan berupaya memberikan tambahan kemudahan agar minat masyarakat untuk beralih ke EV semakin besar. Rachmat mengatakan, selain menjaga kelangsungan sektor otomotif, transformasi ini mampu mendukung peningkatan kualitas udara, dan mendorong pemanfaatan kekayaan alam dalam negeri sebagai sumber energi transportasi.
Sementara itu, dia mengklaim adopsi massal EV menjadi salah satu komponen kunci dalam perjalanan transisi energi Indonesia yang merupakan sebuah keniscayaan. Pasalnya, Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai target emisi nol bersih (net zero emission) di tahun 2060 atau lebih cepat, yang sejalan dengan komitmen global untuk mengatasi perubahan iklim.
AS, Eropa dan China Larang Penjualan Kendaraan BBM
Urgensi net zero pun telah mendorong negara-negara produsen kendaraan BBM untuk melakukan pembatasan penjualan kendaraan berbasis bahan bakar minyak (BBM). Negara-negara seperti Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (EU), Inggris (UK) dan China juga telah mengumumkan rencana pelarangan penjualan kendaraan BBM baru di tahun 2035. Di AS, larangan penjualan kendaraan BBM telah resmi menjadi peraturan untuk negara bagian California.
“Dalam melakukan transisi energi, Pemerintah tidak hanya akan mempertimbangkan kebijakan dari luar negeri tetapi juga kondisi Indonesia. Kita akan mengkaji dan memutuskan kebijakan dan waktu yang paling tepat dan sesuai bagi Indonesia,” imbuh Rachmat.
Mantan bos Bukalapak itu mengatakan di saat yang sama, perlu ada langkah strategis yang sama untuk menuju status net zero di tahun 2060 atau lebih cepat, disaat sektor transportasi harus bebas dari emisi.
"Agar proses transisi sektor otomotif bagi para produsen, bengkel, hingga konsumen dapat berjalan secara adil dan inklusif,” pungkasnya.
